Silisik 2017

ADAGIUM DALAM HUKUM

Dirangkum kembali

oleh

KUSAI MIH – UBJ/2017

Adagium adalah kata serapan dari bahasa latin yang sudah membumi di dalam bahasa Indonesia yang berarti pepatah atau pribahasa. Adagium lazim dijadikan pedoman dalam berprilaku yang baik (taat hukum). Rangkuman kembali adagium yang dimaksud adalah sbb:

1.    ADAGIUM TTG KEADILAN

1.	UBI SOCIETAS, IBI JUS	di mana ada masyarakat, di situ ada hukumnya
2	IUS CURIA NOVIT	seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya
3	LEX SEMPER DABIT REMEDIUM	hukum selalu     memberi obat
4	EQUUM ET BONUM EST LEX LEGUM	apa yang adil & baik adlh hukumnya hukum
5	LEX NEMINI OPERATUR INIQUUM, NEMININI FACIT INJURIAM	hukum tidak memberikan ketidak adilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kpd siapapun
6	DROIL NE DONE, PLUIS QUE SOIT DEMAUNDE	hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan
7	LEX REJICIT SUPERFLUA, PUGNANTIA, INCONGRUA	hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak.
8	DORMIUNT ALIQUANDO LEGES, NUNQUAM MORIUNTUR	hukum terkadang tidur, tetapi hukum tidak pernah mati.
9	INDE DATAE LEGES BE FORTIOR OMNIA POSSET	hukum dibuat, jika tidak maka orang yang kuat akan mempunyai kekuasaan tidak terbatas
10	FIAT JUSTITIA RUAT COELUM atau FIAT JUSTITIA PEREAT MUNDUS	(sekalipun esok langit akan runtuh, meski dunia akan musnah, atau walaupun harus mengorbankan kebaikan, keadilan harus tetap ditegakkan)
11	JUSTITIAE NON EST NEGANDA, NON DIFFERENDA	keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda
12	LEX DURA, SED TAMEN SCRIPTA	(sekalipun isi undang-undang itu terasa kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya, dan harus dilaksanakan)
13	LEX DURA SED ITA SCRIPTA atau LEX DURA SED TAMENTE SCRIPTA	(undang-undang adalah keras tetapi ia telah ditulis demikian – pasal 11 KUHP).
14	LA BOUCHE DE LA LOI / LA BOUCHE DE DROIT	apa kata UU itulah hukumnya
15	INTERPRETATIO CESSAT IN CLARIS	jika teks atau redaksi UU telah terang benderang dan jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap kata-kata yang jelas sekali berarti penghancuran – interpretation est perversio
16	ABSOLUTE SENTIENFIA EXPOSITORE NON INDIGET	(sebuah dalil yang sederhana tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut).
17	EQUALITY BEFORE THE LAW	setiap orang bersamaan kedudukannya dalam hukum)
18	AUDI ET ALTERAM PARTEM atau AUDIATUR ET ALTERA PARS	para pihak harus didengar. Apabila persidangan dimulai, hakim harus mendengar dari kedua belah pihak yang bersengketa, bukan hanya dari satu pihak saja).
19	UNUS TESTIS NULLUS TESTIS	(satu orang saksi bukanlah saksi – pasal 185 ayat 2 KUHP)
20	TESTIMONIUM DE AUDITU	kesaksian dapat didengar dari orang lain).
21	SIMILIA SIMILIBUS	dalam perkara yang sama harus diputus dengan hal yang sama pula, tidak pilih kasih
22	BIS DE EDEM RE NE SIT ACTIO atau NE BIS IN IDEM	untuk perkara sama dan sejenis tidak boleh disidangkan untuk yang kedua kalinya – pasal 76 KUHP).
23	SUMMUM JUS SUMMA INJURIA; SUMMA LEX SUMMA CRUX	keadilan yang setinggi-tingginya dapat berarti ketidak adilan tertinggi
24	ACCIPERE QUID UT JUSTITIAM FOCIAS NON EST TEAM ACCIPERE QUAM EXIORQUERE	menerima sesuatu sebagai imbalan untuk menegakkan keadilan lebih condong ke tindakan pemerasan, bukan hadiah

2. ADAGIUM  TTG KEPASTIAN HUKUM

1.	VAN RECHTSWEGE NIETING; NULL AND VOID	(suatu proses peradilan yang dilakukan tidak menurut hukum adalah batal demi hukum).
2.	UBI JUS IBI REMEDIUM	dimana ada hak, disana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya bilamana hak tersebut dilanggar
3.	LEX NEMINEM CIGIT AD IMPOSSIBILIA	undang-undang tidak memaksakan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin – pasal 44 KUHP
4.	MONEAT LEX, PRIUSQUAM FERIAT	(UU harus memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum merealisasikan ancaman yang terkandung di dalamnya)
5.	GEEN STRAF ZONDER SCHULD (	tiada hukum tanpa kesalahan
6.	CULPUE POENA PAR ESTO	(jatuhkanlah hukuman yang setimpal dengan perbuatan).
7.	NULLUM DELICTUM NOELA POENA SINE PRAEVIA LEGE POENALI	NOEL kejahatan, hukuman tanpa hukum pidana sebelumnya.ARTIYA suatu aturan hukum tidak bisa diterapkan terhadap suatu peristiwa yang timbul sebelum aturan hukum yang mengatur tentang peristiwa itu dibuat dan diberlakukan. tiada suatu perbuatan dapat dihukum, kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada lebih dahulu daripada perbuatan itu.
8	PRESUMPTION OF INNOCENCE	(asas praduga tidak bersalah: seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang menyatakan ia bersalah dan putusan hakim tersebut telah mempunyai kekuatan tetap)
9	IN DUBIO PRO REO	(dalam keragu-raguan diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi si terdakwa).
10	INDEX ANIMI SERMO	cara seorang berbicara menunjukkan jalan pikirannya
11.	COGITATIONIS POENAM NEMO PATITUR	tiada seorang pun dapat dihukum oleh sebab apa yang dipikirkannya
12.	DE GUSTIBUS NON EST DISPUTANDUM	(mengenai selera tidak dapat disengketakan).
14	VOLENTI NON FIT INIURA; NULLA INIURA EST, QUAE IN VOLENTEM FIAT	terhadap tindakan yang didasari persetujuan maka sifat melawan hukum yang terdapat dalam perbuatan tersebut dihilangkan

3. ADAGIUM ILMU KEPEMERINTAHAN

1.	HET VERMOEDEN VAN RECHMATIGHEID	(kebijakan pemerintah harus dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum mengikat sampai dibuktikan sebaliknya)
2.	PRESUMPTION JUSTAE CAUSA	(gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan TUN).
3	INTERSET REIPUBLICAE RES JUDICATOAS NON RESCINDI	adalah kepentingan negara bahwa suatu keputusan tidak dapat diganggu gugat).
4.	GOUVERNEUR C'EST PREVOIR	(menjalankan pemerintahan itu, berarti melihat ke depan dan merencanakan apa saja yang akan atau harus dilakukan
5.	LEX PROSPICIT, NON RESPICIT	(hukum melihat kedepan bukan ke belakang).
6.	ERRARE HUMANUM EST, TRUPE IN ERRORE PERSEVERARE	membuat kekeliruan itu manusiawi, namun tidaklah baik untuk mempertahankan terus kekeliruan).
7.	HODI MIHI CRAS TIBI	(ketimpangan atau ketidakadilan yang menyentuh perasaan tetap tersimpan dalam hati nurani rakyat
8.	VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT	kata-kata biasanya tidak berbekas, sedangkan apa yang ditulis tetap ada).
9.	POWER TENDS TO CORRUPT; ABSOLUTE POWER TENDS TO CORRUPT ABSOLUTELY	kekuasaan cenderung disalahgunakan, dan kekuasaan yang mutlak, pasti akan disalahgunakan
10.	THE KING CAN DO NO WRONG	Raja tidak dapat berlaku salah). Hati-hati! (Semestinya: Raja alim raja disembah, raja lalim raja disanggah
11.	PRIENCEPS LEGIBUS SOLUTUS EST	kaisar tidak terikat oleh undang-undang atau para pemimpin sering berbuat sekehendak hatinya terhadap anak buahnya
12.	VEILIGDHEID CLAUSULE	apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan dalam sebuah keputusan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya)

4. ADAGIUM DALAM ILMU HUKUM

1.	POLITIAE LEGIUS NON LEGES POLITII ADOPTANDAE	(politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya).
2.	VOX POPULI VOX DEI	suara rakyat adalah suara Tuhan
3.	SALUS POPULI SUPREMA LEX	kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi pada suatu negara).
4.	UT SEMENTEM FACERIS ITA METES	siapa yang menanam sesuatu dialah yang akan memetik hasilnya. Siapa yang menabur angin dialah yang akan menuai badai
5.	OPINIO NECESSITATIS	keyakinan atas sesuatu menurut hukum adalah perlu sebagai syarat untuk timbulnya hukum kebiasaan
6.	ADAEQUATIO INTELLECTUS ET REI	adanya kesesuaian pikiran dengan obyek. prinsip ini pada dasarnya merupakan rambu-rambu dalam merumuskan materi hukum yang telah diterima secara universal
7.	LEX POSTERIORi DEROGAT LEGI PRIORI atau LEX POSTERIORi DEROGAT LEGI ANTERIORI	undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama
8.	JUDICIA POXTERIORA SUNT IN LEGE FORTIORA	(keputusan terakhir ialah yang terkuat di mata hukum).
9.	LEX SPECIALIS DEROGAT LEX GENERALI	(undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya daripada undang-undang yang umum. Contoh: pemberlakuan KUHD terhadap KUHPerdata dalam hal perdagangan).
10	LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIORI	undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatnnya).
11.	JURU SUO UTI NEMO COGITUR	(tak ada seorang pun yang diwajibkan menggunakan haknya. Contoh: orang yang berpiutang tidak mempunyai kewajiban untuk menagih terus
12.	NEMO PLUS JURIS TRANSFERRE POTEST QUAM IPSE HABET	tak seorangpun dapat mengalihkan lebih banyak haknya daripada yang ia miliki).
13.	DIE RECHTS WISSENSSCHAFT IST BIS HEUTE EINE REINE RECHTS PRECHUNGS WISSENSSCHAFT GEBLIEBEN	(Ilmu Hukum dewasa ini, hanya tinggal Ilmu Peradilan).
14.	PACTA SUNT SERVANDA	setiap perjanjian itu mengikat para pihak dan harus ditaati dengan itikad baik).
15.	KOOP BREEKT GEEN HUUR	jual beli tidak memutuskan sewa-menyewa. Perjanjian sewa-menyewa tidak berubah, walaupun barang yang disewanya beralih beralih tangan – pasal 1576 KUHPerdata).
16.	RES NULLIUS CREDIT OCCUPANTI	(benda yang ditelantarkan oleh pemiliknya bisa diambil untuk dimiliki)
17.	DA TUA SUNT, POST MORTEM TUNE TUA SUNT	berikanlah benda-benda kepunyaanmu saat kau masih memilikinya; setelah meninggal benda-benda tersebut bukan kepunyaanmu lagi).
18.	MATRIMONIUM RATUM ET NON CONSUMMATUM	(perkawinan yang dilakukan yang secara normal, namun belum dianggap jadi mengingat belum terjadi hubungan kelamin)
19.	DIVORTIUM DICITUR A DIVERTENDO, QUIA VIR DIVERTITUR AB UXORE	(perceraian berasal dari kata Divertendo, artinya seseorang pria dialihkan dari isrinya).
20.	HOMO VOCABULUM EST NATURAE; PERSONA JURIS CIVILIS.	pria ialah istilah alami, person ialah istilah hukum perdata
21.	FILIUS EST NOMEN NATURAE, SED HAERES NOMEN	(anak adalah nama yang diberikan oleh alam, tetapi ahli waris adalah nama yang diberikan hukum).
22.	FILIUS IN UTERO MATRIS EST PARS VISCERUM MATRIX	(seorang anak di dalam kandungan adalah bagian dari kehidupan ibunya)
23	CUM LETITIMAE NUPTIAE FACTAE SUNT, PATREM LIBERI SEQUUNTUR	(anak yang terlahir dari sebuah perkawinan yang sah mengikuti kondisi ayahnya).
24	HEARES EST CADEM PERSONA CUM ANTECESSORE	(ahli waris sama kedudukannya dengan pendahulunya).
25	CUJUS EST DOMINIUM, EJUS EST PERICULUM	risiko atas suatu kepemilikkan ditanggung oleh pemilik
26	CUM ALIQUIS RENUNCIAVERIT SOCIATATI, SOLVITUR SOCIETAS	(saat rekan telah meninggalkan persekutuannya, maka persekutuan tersebut dinyatakan bubar).
27	POTIOR EST GUI PRIOR EST	siapa yang datang pertama, dialah yang beruntung
28	QUI TACT CONSENTIRE VIDETUR	siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui
29	CLAUSAL REBUS SIC STANTIBUS	perjanjian antar-negara masih tetap berlaku, apabila situasi dan kondisinya tetap sama
30.	IGNORANTIA EXCUSATUR NON JURIS SED FACTI	asas dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa apa yang berada dalam batas-batas wilayah negara tunduk kepada hukum negara itu).
31.	IGNORANTIA JURIS NON EXCUSAT	(ketidaktahuan akan hukum tidak dimaafkan).
32.	JURIS QUIDEM IGNORANTIUM CUIQUE NOCERE, FACTI VERUM IGNORANTIAM NON NOCERE	(pengabaian terhadap hukum akan merugikan semua orang; tetapi pengabaian terhadap fakta tidak)
33.	IGNORANTIA JUDICIS EST CALANAITAX INNOCENTIS	(ketidaktahuan hakim ialah suatu kerugian bagi pihak yang tidak bersalah)
34.	JUDEX SET LEX LAGUENS	sang hakim ialah hukum yang berbicara
35.	JUDEX DEBET JUDICARE SECUNDUM ALLEGATA ET PROBATA	(seorang hakim harus memberikan penilaian berdasarkan fakta-fakta dan pernyataan).
36.	IUDEX NON ULTRA PETITA atau ULTRA PETITA NON COGNOSCITUR	(hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya)
37	IUDEX NE PROCEDAT EX OFFICIO	(hakim bersifat pasif menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya).
38.	JUDEX HERBERE DEBET DUOS SALES, SALEM SAPIENTIAE, NE SIT INSIPIDUS, ET SALEM CONSCIENTIAE, NE SIT DIABOLUS	(seorang hakim harus mempunyai dua hal: suatu kebijakan, kecuali dia adalah orang yang bodoh; dan hati nurani, kecuali dia mempunyai sifat yang kejam).
39.	JUDEX NON REDDIT PLUS WUAM QUOD PETENS IPSSE REQUIRIT	(seorang hakim tidak memberikan permintaan lebih banyak dari si penuntut).
40	JUDEX NON PUTEST ESSE TESTIS IN PROPRIA CAUSE	(seorang hakim tidak dapat menjadi seorang saksi dalam perkaranya sendiri)
41.	INIQUUM EST ALIQUEM REI SUI ESSE JUDICEM	(adalah tidak adil bagi seseorang untuk diadili pada perkaranya sendiri).
42.	NEMO JUDEX IN CAUSA SUA	(hakim tidak boleh mengatur/mengadili dirinya sendiri).
43.	JUDICANDUM EST LEGIBUS NON EXEMPLIS	(putusan hakim harus berdasarkan hukum, bukan berdasarkan contoh. seorang hakim tidak dibatasi untuk menjelaskan penilaian/putusannya sendiri).
44.	JURAMENTUM EST INDIVISINLE, ET NON EST ADMITTENDUM IN PARTLY TRUE AND PARTLY FALSUM	(sebuah sumpah tidak dapat dibagi; sumpah tersebut tidak dapat diterima jika sebagiannya benar dan sebagian lagi salah).
45	JURARE EAT DEUM IN TESTEM VOCARE ET EST ACTUS DIVINI CULTUS	(memberikan sumpah ialah sama halnya dengan memanggil Tuhan sebagai saksi hal itu adalah hal keagamaan).
46.	CUM ADSUNT TESTIMONIA RERUM, QUID OPUS EST VERBIST	(saat bukti dari fakta-fakta ada, apa gunanya kata-kata?)
47.	FACTA SUNT POTENTIORA VERBIS	(perbuatan atau fakta lebih kuat dari kata-kata)
48	EI INCUMBIT PROBATIO QUIDICIT, NONQUI NEGAT	(beban dari bukti disandarkan pada orang yang menugaskan tuduhan bukan yang menyangkal).
49.	DEBET QUIS JURI SUBJACERE RRBI DELINQUIT	seseorang Penggugat harus mengacu pada hukum yang berlaku di tempat dia mengajukan gugatan).
50.	HOMO HOMINI LUPUS; HOMO HOMINI SOCIUS	(manusia adalah serigala bagi manusia lainnya; manusia adalah kawan bagi sesamanya).
51.	TRADITION ARE ADOPTED BY THE LAWS; AL-ADAT MUHAKKAMAH	(adat dapat dijadikan hukum).
52.	PRIMUS INTER PARES	(yang pertama / utama di antara sesama).
53.	COGITO ERGO SUM	(saya berpikir, dan oleh karenanya saya ada)
54.	ID PERFECTUM EST QUAD EX OMNIBUS SUIS PARTIBUS CONSTANT	(sesuatu dinyatakan sempurna bila setiap bagiannnya komplit).
55.	FRUSTRA LEGIS AUXILIUM QUAREIT QUI IN LEGEM COMMITTIT	(adalah sia-sia bagi seseorang yang menentang hukum tapi dia sendiri meminta bantuan hukum).
56.	CUM DUO INTER SE PUGNANTIA REPERIUNTUR IN TESTAMENTO, ILTIMUM RATUM EST	(jika terdapat perbedaan dalam suatu hakikat, maka terlihat jelas adanya 2 persepsi yang berbeda).
57.	COMMUNI OBSERVANTIA NON EST RECEDENDUM	(tidak dapat ditarik kesimpulan dari pengamatan biasa; tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang menandakan maksud yang terdapat dalam pikirannya)
58.	CUJUS EST COMMODUM, EJUS DEBET ESSE INC OMMODUM	(seseorang yang mendapatkan suatu keuntungan juga akan mendapatkan suatu kerugian).

Hakim adalah corong  undang-undang à Menurut paham ini, hakim bukan saja dilarang menerapkan hukum di luar undang-undang. Penafsiran terhadap undang-undang adalah wewenang pembentuk undang-undang dan bukan wewenang hakim.Yang benar: Hakim bukan corong undang-undang, melainkan  corong keadilan (Bagir Manan, 2005 : 10).
.